JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kini dikenal sebagai Whoosh, kembali memicu kontroversi tajam setelah utang pembiayaannya yang mencapai angka fantastis disorot. Pengamat politik senior, Rocky Gerung, melontarkan kritik keras, menyebut beban utang proyek ini akan ditanggung oleh rakyat Indonesia hingga ratusan tahun.
Dalam video yang diunggah akun YouTube Nusa Update pada Senin (13/10/2025), Rocky Gerung secara blak-blakan menyinggung sumber pembiayaan utama Whoosh yang berasal dari utang luar negeri.
“Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang? 170 tahun lagi kita baru bisa lunasi utang kereta cepat,” tegas Rocky Gerung, menyoroti jangka waktu pelunasan yang sangat panjang dan membebani generasi mendatang.
Utang Tembus Rp116 Triliun
Proyek mercusuar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang mengalami lonjakan biaya signifikan. Semula diperkirakan US6,07 miliar, belakangan angkanya membengkak menjadi sekitar **US7,27 miliar** (sekitar Rp116 triliun, dengan asumsi kurs tertentu).
Rocky menyoroti bahwa meskipun Whoosh digarap oleh konsorsium Indonesia-China (KCIC), utang utama dari China Development Bank (CDB) dengan tenor 35 tahun dan suku bunga 3,7–3,8 persen, pada akhirnya akan menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara.
“APBN itu ya sumbangan saya, setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya. Kereta cepat itu punya kita semua,” lanjutnya, menyiratkan bahwa pembiayaan proyek ini tak lepas dari uang rakyat.
Sindiran Tajam untuk Penumpang
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga melancarkan sindiran tajam kepada para penumpang Whoosh. Ia menyebut setiap orang yang menggunakan jasa kereta cepat ini sejatinya sedang “membantu” Presiden Jokowi melunasi utang proyek tersebut.
“Setiap kali anda naik kereta cepat punya Jokowi, anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang,” pungkasnya.
Di tengah polemik ini, pemerintah sendiri tengah berupaya keras mencari solusi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dilaporkan secara tegas menolak penggunaan dana APBN untuk menanggung utang proyek Whoosh, menandakan upaya pemerintah untuk mencegah beban utang ini dialihkan sepenuhnya ke kas negara.
Pimp. Umum/Pimp. Redaksi Indonewsone.com (Indonewsone Media Group)
